Diplomasi Publik

In: Social Issues

Submitted By dianaratry
Words 449
Pages 2
Diplomasi publik yang dilakukan Indonesia pada era SBY tidak hanya berbentuk diplomasi ke dunia internasional, namun juga kepada publik negara tersebut . Diplomasi publik yang dilakukan oleh aktor-aktor non-pemerintah diharap akan membantuk aktivitas diplomasi yang tidak dapat diselesaikan oleh diplomat resmi utusan negara. Pada era SBY, diplomasi tidak hanya dilakukan antar pemerintah. Namun juga dilakukan dari pemerintah ke publik juga dilakukan antar publik satu negara bahkan berbeda negara.
Di era SBY ini, salah satu fungsi dari diplomasi publik adalah menjembatani apa yang sedang terjadi di dunia internasional kepada publik suatu negara. Selain karena era globalisasi yang membuat arus informasi mengalir hampir tanpa batasan, pemerintah juga berperan untuk menginformasikan apa yang terjadi di dunia internasional kepada masyarakat. Misalnya saja mengenai isu perubahan iklim, ketika suhu bumi ini semakin meningkat, es kutub mulai mencair, dan pengurangan luas hutan besar-besaran. Ketika dunia internasional melakukan kampanye penyelamatan lingkungan, pemerintah Indonesia juga melakukan pengetatan kebijakan penebangan hutan. Ini adalah contoh diplomasi publik antara pemerintah kepada publik.
Mengenai contoh diplomasi publik antar masyarakat, dapat dilihat contohnya dari penggunaan media massa. Dapat dirasakan bahwa media massa adalah salah satu alat yang paling efektif dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat, sehingga bisa dibilang bahwa media massa adalah salah satu media diplomasi publik yang paling efektif. Media massa dapat membentuk mirror image, enemy image, dan perspektif masyarakat. Selain itu, media massa juga berperan menentukan mana isu yang sedang “hot” untuk dibahas, serta dapat mengalihkan suatu isu penting agar publik tidak berlama-lama dalam membahas suatu isu.
Media massa juga berguna untuk mensosialisaikan suatu kebijakan pada masyarakat publik.…...

Similar Documents

Institut Akuntan Publik Indonesia

...Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Disusun oleh : Tri Rahmawati (8335103001) Stella Indradjaja (8335103003) Syarifah Rochmaniyyah (8335103004) Ema Rahmawati (8335103010) Maria Yulita Erni (8335103014) S1 Akuntansi Reguler 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Sejarah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA), mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Perkembangan profesi dan organisasi Akuntan Publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Secara garis besar tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) : 23 Desember 1957Di awal masa kemerdekaan Indonesia, warisan dari penjajah Belanda masih dirasakan dengan tidak adanya satupun akuntan yang dimiliki atau dipimpin oleh bangsa Indonesia. Pada masa ini masih mengikuti pola Belanda masih diikuti, dimana akuntan didaftarkan dalam suatu register negara. Di negeri Belanda sendiri ada dua organisasi profesi yaitu Vereniging van Academisch Gevormde Accountans (VAGA ) yaitu ikatan akuntan......

Words: 2987 - Pages: 12

Kode Etik Profesi Akuntansi

...untuk kepentingan publik. Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus memahami perbedaaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi, kecuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan. STRUKTUR DAN KERANGKA DASAR KODE ETIK IFAC Misi IFAC adalah melakukan harmonisasi standar di antara negara-negara anggota IFAC. Indonesia sendiri melalui organisasi profesi IAI telah mencanangkan tekadnya untuk mengadopsi standar teknis dan kode etik yang ditetapkan IFAC selambat-lambatnya tahun 2012. Untuk lebih memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, maka Brooks (2007) memberikan pendekatan cara memahami filosofi Kode Etik IFAC sebagai berikut: 1. Memahami Struktur Kode Etik 2. Memahami Kerangka Dasar Kode Etik untuk melakukan penilaian yang bijak 3. Proses Menjamin Independensi Pikiran (independece in mind) dan Independensi Penampilan (indepencence in appearance) 4. Pengamanan untuk mengurangi Risiko Situasi Konflik Kepentingan. Kerangka dasar Kode etik IFAC dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Ciri yang membedakan profesi akunta (atasan),  yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan yaitu untuk melayani kepentingan publik. 2. Harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara ekslusif hanya melayani klien (dari sudut pandang akuntan publik), atu hanya melayani atasan (dari sudut pandang akuntan bisnis), melainkan melayani......

Words: 5138 - Pages: 21

Uu Akuntan Publik

...TEN TANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan; c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ep ha m .g www.djpp.depkumham.go.id ku m ha Menetapkan: 1. 2. 3. 4. 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Akuntan Publik adalah seseorang......

Words: 7482 - Pages: 30

Konsep Akuntansi Sektor Publik

...Masalah Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal terutama lembaga-lembaga tinggi negara. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik oleh transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi alat atau instrumen yang utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Pengembangan standar akuntansi sektor publik merupakan sesuatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pada mata kuliah ini perlu dikembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahamaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi utang sektor publik dan permintaaan pinjaman sektor publik untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Sebelum namanya diubah, akuntansi sektor publik dikenal dengan nama akuntansi pemerintahan. Dan di berbagai kesempatan juga disebut sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir,......

Words: 4531 - Pages: 19

Xcfgh

...Senatosunu, s) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını, ş) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, t) YADYO: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu, u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMLisansüstü Programlar Programlar MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Bunlardan; a) Yüksek lisans programları; tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programlarından olan tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar. b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasından oluşur. Öğretim programlarının açılması MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı......

Words: 8893 - Pages: 36

E Government

...mendefinisikan e-government sebagai pemanfaatan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat, mitra bisnis serta pihak lain yang terkait dengan pemerintah, dan orang-orang yang bekerja di sektor public[5]. Adapun Norris menjelaskan e-government sebagai “penyediaan dan penyampaian layanan informasi, secara elektronik, kepada pihak bisnis dan masyarakat, 24 jam, selama 7 hari”. Sementara West mendefinisikan e-government lebih sederhana yaitu sebagai “penyediaan dan penyampaian informasi dan layanan online melalui internet”. [6] E-Government sering disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik." [7] Wikipedia E-goverment sendiri bukanlah suatu tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan......

Words: 486 - Pages: 2

Laporan Liberisasi

...Jumlah Akuntan Beregister, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia, 2010-2013………………………………………………………….…………….. 95 Tabel X.3. Jumlah Lulusan S-1 Akuntansi di Indonesia………………………………………... 101 Tabel XI.1. Pemetaan Nilai Strategis dan Daya Saing Tenaga Terampil Indonesia di 8 Sektor MRA dan MRA Framework........................................................................ 105 Tabel XI.2. Rekomendasi Spesifik untuk Masing-Masing Sektor ...................................... 111 DAFTAR GRAFIK Grafik II.1. Komposisi GDP berdasarkan Sektor………………………………………………….. 19 Grafik II.2. Distribusi Pekerjaan dalam Kegiatan Sektor Jasa yang Utama, 2010........ 20 Grafik III.1. Diagram Populasi Sarjana Teknik di Beberapa Negara Tahun 2008........ 29 Grafik III.2. Diagram Pertumbuhan Sarjana Teknik di Beberapa Negara: 2004-2007............................................................................................................................. 30 Grafik III.3. Diagram Proyeksi Kebutuhan Insinyur Indonesia 2015-2030.................... 31 Grafik IV.1. Jumlah Sarjana Teknik per 1 Juta Penduduk di beberapa Negara............. 37 Grafik IV.2. Tambahan Sarjana Tenik per tahun / 1 juta penduduk................................. 38 Grafik V.1 Jumlah Program Studi Keperawatan per Wilayah di Indonesia Tahun Akademik 2008/2009………………………………………………………………………… 49 Grafik X.1. Pertumbuhan Jumlah Akuntan Publik…………………………………………………. 95 Grafik X.2. Struktur Usia Akuntan Publik di......

Words: 37778 - Pages: 152

Sector Public Accounting

... I. KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK A. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta. Tujuan Akuntansi Sektor Publik * Memberikan informasi yang diperlukan untuk......

Words: 7945 - Pages: 32

Kewajiban Hukum Auditor

...Nama: Khairina Nur Izzaty NIM: 12030113410008 AUDITING LANJUTAN KEWAJIBAN HUKUM AUDITOR DAN RESPON SERTA PROTEKSI PROFESI TERHADAP AKUNTAN PUBLIK A. Latar Belakang Para professional selalu diminta untuk cermat ketika menjalankan tugas melayani klien. Menurut common law, para professional audit bertanggungjawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggungjawab kepada klien atas kelalaian dan/atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu, kepada pihak selain klien mereka. Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan manajemen, dan jasa akuntansi serta pembukuan. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, namun jumlah tuntutan dan besaran ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga. B. Permasalahan Tuntutan hukum terhadap akuntan publik merupakan suatu hal yang menarik di tengah kewajiban auditor untuk memenuhi segenap peraturan yang berlaku. Atas hal tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Bagaimana...

Words: 1049 - Pages: 5

Firm Performance

...perusahan, bagaimanapun tingginya standar akuntansi yang dimiliki perusahaan itu, terdapat unsur penting dalam pemeriksaan laporan keuangan, yaitu bagaimana pendapat yang diberikan, dalam hal ini bagaimana perilaku akuntan publik itu dalam memeriksa laporan keuangan. Pendapat bersihnya dalam memeriksa dan memberikan laporan keuangan sebuah perusahaan diandalkan saat perusahaan itu mengandalkan laporan keuangannya. Sehingga perilaku akuntan publik sangatlah penting, akuntan publik diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan paling minimal ia haruslah seorang yang ahli dalam masalah akuntansi keuangan. Sebagai tambahan, ia mempunyai derajat keahlian yang profesional dalam bidang audit sendiri disamping pengetahuan dan keahlian akuntansi. Akuntan publik tidak dapat memberikan kredibilitasnya bagi kegiatan akuntansi jika tidak dapat dipercaya. Akuntan publik harus mempunyai standar etis untuk melaksakan pemeriksaan atau auditing dalam keadaan yang profesional, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan membuat penilaian yang dapat dipercaya atau yang dikenal dengan kode etik (code of ethics). Kode etik menyatakan mengenai bagaimana tipe ideal dari perilaku dan suatu penilaian yang dianggap tidak sesuai bagi akuntan publik. Namun tidak jarang ada akuntan publik yang melanggar kode etik seperti yang dilakukan oleh American Remodelling (AMRE) Inc. sebuah perusahaan yang menjual produk- produk papan (siding ) untuk rumah dan produk dekorasi interior seperti......

Words: 2100 - Pages: 9

Case Audit Ethics

...Kasus 1 Akuntan Publik Petrus Mitra Winata Dibekukan Sulistiono Kertawacana Wed, 28 Mar 2007 03:35:32 -0800 Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap......

Words: 1093 - Pages: 5

Books

...sağlıyor.Fotografik hafızası sayesinde okuduğu hiçbir şeyi unutmuyor ve hatta okuduğu yazının kitaptaki sayfasına kadar hatırlıyor. Bu özelliğini farketmesi üzerine yıllarca fakülte kitaplarından tutun da kullanım kılavuzlarına kadar eline ne geçerse okuyup kendine yatırım yapıyor.Öğrenciler tarafından popüleritesi de arttıkça standart bir üniversite öğrencisinden daha fazla sınava girer hale geliyor. Aslında bütün bunlar onun için bir eğlenceden ibaret.Çoğu öğrencinin yıllarca geçemediği sınavlardan tek seferde yüksek notlarla geçebiliyor.onun korktuğu asıl kısım yakalanmak.Çünkü çoğu ülkede olduğu gibi Amerika’da da başkasının yerine o kişiymişçesine sınava girmek bir suç ve yakalanırsa dolandırıcılıktan suçlanacak.Mike işleri büyütüp diploması olmadan sadece Harvard hukuk fakültesi mezunlarını kabul eden bir hukuk firmasına avukat olarak giriyor.bu durumun farkında olan patronu onun yeteneğinden fazlasıyla etkilenip dolandırıcılığına ortak olmak pahasına onu işe alıyor ve süregelen olaylarda Mike’ın nasıl iyi bir avukat haline geldiğini izliyoruz ve olaylar bunun üzerinden ilerliyor. Benim fikrime göre Mike Ross’un durumu diğer dolandırıcılık hikayelerinden biraz farklı.Çünkü o yeteneğini avantaja çevirmek için emek sarfederek kendini geliştiriyor ve belki de bu emek çoğumuzun gösterdiğinden daha fazla.çoğumuzdan daha fazla kitap okuyor ve her okuduğunu aklında tutabilmesi sayeinde çoğumuzdan daha bilgiye sahip.her okuduğunu aklında tutabilmesi ve ordakileri satması......

Words: 319 - Pages: 2

Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Financial Performance Melalui Employee Engagement Dan Competitive Advantage Sebagai Intervening Variable Pada Perusahaan Retail Publik

...memuaskan konsumen sehingga dapat mendongkrak financial performance dan juga dapat menciptakan competitive advantage agar perusahaan tidak hanya memperoleh kinerja keuangan yang baik namun dapat sustained di lingkungan bisnis yang semakin bersaing. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, management dituntut untuk bertindak strategis dalam mengelola perusahaan agar mencapai kinerja 3 Universitas Kristen Petra perusahaan yang meningkat. Balanced scorecard merupakan sebuah tool bagi manajemen saat ini untuk merancang strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat kinerja perusahaan yang tinggi khusunya dalam segi financial (Ahn, 2001). Balanced scorecard sudah diterapkan dan diimplementasikan ke dalam nonprofit dan sektor publik, dimana organisasi memperoleh keuntungan dan nilai strategis dari penerapan balanced scorecard (Isoraite, 2008). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan perspektif balanced scorecard, dimana konsep learning and growth yang merupakan proses peningkatan human resources yang dalam penelitian ini menggunakan job saatisfaction dari para karyawan, lalu internal bussiness process yang merupakan proses bisnis yang harus dilakukan manajemen untuk memperdayakan human resources dengan menerapkan employee engagement sehingga menciptakan customer persepektif berupa competitive advantage dimana customer dapat melihat perusahaan tersebut berinovasi dan memberikan harga yang realtif murah dan pada akhirnya perusahaan pun......

Words: 17786 - Pages: 72

Penerapan Sarbanes Oxley Di Indonesia

...Rangkuman Pelaporan & Akuntansi Keuangan AKUNTAN PUBLIK DAN REGULATOR ATAS KEANDALAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN Studi Kasus : Penerapan Sarbanes Oxley di Indonesia Oleh : Levinda Edvandini Yustina Hiola [pic] PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012 AKUNTAN PUBLIK DAN REGULATOR ATAS KEANDALAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN Perekonomian  suatu  negara  yang  menganut  sistem  pasar,  terutama  yang memiliki  pasar modal  untuk menggalang  dana masyarakat  bagi  kebutuhan  investasi peruisahaan  emiten,  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  pasar modal  tersebut.  Suatu  pasar modal  yang  dikelola  dengan  baik  (well managed) akan dapat memberikan ketenangan  bagi  investor  bahwa dana  investasi mereka  akan  aman dan dipergunakan oleh emiten  secara bijak untuk meningkatkan kemakmuran  pemegang  saham  dan  stakeholders  lainnya.  Kepercayaan  pemegang saham  terhadap manajemen  suatu  perusahaan   dapat meningkat  apabila  informasi finansial  dan  informasi  penting  lainnya  dapat  mereka  peroleh  (transparan)  dan ketepatan serta kebenarannya diatestasi oleh kantor akuntan public yang kompeten, efektif  dan independen. Beberapa  peristiwa   yang menyangkut masalah  pelaporan  laporan  keuangan emiten,  seperti  kasus  Kimia  Farma  dan  Bank  Lippo,  yang  terjadi  di  pasar  modal Indonesia,  membuat  investor  tidak  dapat  sepenuhnya  mempercayai  begitu  saja ......

Words: 3097 - Pages: 13

Great River

...adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Tak tertutup kemungkinan, Akuntan Publik yang menyajikan laporan keuangan Great River itu ikut menjadi tersangka. Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP......

Words: 1264 - Pages: 6